Standar Halal Jangan Bebani Industri
Wakil Presiden Boediono meminta penetapan standar produk halal jangan membebani pelaku industri. Sebab, yang menanggung ongkosnya adalah konsumen, bukan produsen.
“Kita harus sepakat, standar halal jangan menyulitkan industri. Penetapannya harus berjalan transparan, tidak menambah ongkos baru,” ujarnya saat membuka Indonesia International Halal Business & Food Expo di Balai Sidang Jakarta, (23/7).
Pasalnya, kata Boediono, yang bakal menanggung biayanya adalah konsumen. “Kalau standar halal tidak efisien, barang lokal halal akan makin mahal. Bukan tidak mungkin masyarakat beranggaran terbatas mengabaikan kehalalan karena memilih barang yang murah,” tuturnya.
Dalam rangkaian acara Halal Expo yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia itu, ulama Indonesia dan mancanegara bakal duduk bersama merumuskan standar halal untuk penyembelihan hewan.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Saberah menyatakan lembaganya sebagai pemberi sertifikasi halal tak pernah bermaksud memberatkan pengusaha yang ingin mendapat label halal. Hanya saja, biaya tetap dibutuhkan untuk mengongkosi penelitian laboratorium dan persidangan ulama.
“Tapi untuk usaha kecil dan menengah, tidak kita tarik biaya, dibayar oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian Perindustrian,” ucapnya.
Adapun untuk sertifikasi halal produk perusahaan besar, seperti Indofood, MUI menarik sekitar Rp 5 juta. Masa berlaku sertifikat dua tahun, yang bisa diajukan untuk diperpanjang kembali. Menurut dia, biaya itu sangat kecil untuk industri besar yang omzetnya triliunan.
Sumber : tempointeraktif.com
Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed
